Jakarta, Teknomacro.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi viralnya dugaan kebocoran data pelamar kerja yang sempat beredar luas di media sosial.
Data yang seharusnya bersifat pribadi itu disebut-sebut dapat diakses oleh publik, memicu kekhawatiran terkait keamanan informasi di lembaga yang menangani transformasi digital dan keamanan siber nasional.
Data Pelamar Kerja Diduga Bocor
Awalnya, dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, Anggota Komisi I Nurul Arifin menyoroti unggahan di media sosial yang memperlihatkan pelamar kerja di Komdigi bisa melihat dan membaca data para pelamar kerja.
“Namanya Abil Sudarman, dia membongkar begitu yang mau mengajukan lowongan kerja atau apa sebagai peminat, lowongan kerja. Nah dia memasukan ke website, ternyata di dalam websitenya Komdigi itu semua pelamar dan seluruh data-datanya bisa terbaca,” kata Nurul di Gedung DPR, Rabu (4/2/2026).
Ia menyesalkan hal tersebut karena dugaan kebocoran terjadi di dalam Komdigi. Nurul meminta Komdigi memberikan penjelasan mengenai hal itu.
“Pertanyaan saya, kalau di jantungnya saja nih, Pak, di rumahnya yang kita harap bisa memberikan suatu keamanan digital itu bisa dilakukan, tapi kok malah terjadi kebocoran data seperti ini?” kata Nurul.
Dalam rapat tersebut, Sekjen Komdigi Ismail menyampaikan bahwa peristiwa ini sedang ditangani secara internal.
“Berkaitan dengan masalah ini, saat ini sudah sedang ditangani secara internal dan prosesnya Pak Irjen sendiri sudah turun untuk melakukan review terhadap hal-hal yang kalau misalnya terjadi kesalahan prosedur,” katanya.
Tersimpan Di Google Drive
Sebelumnya, sebuah unggahan dari akun bernama Abil Sudarman menyinggung dugaan kebocoran data pelamar kerja di Komdigi.
Dalam lowongan Komdigi tersebut, tautan pendaftaran disebut mengarahkan pelamar ke folder Google Drive.
Di folder itu, pelamar diminta mengunggah dokumen pribadi seperti curriculum vitae (CV), foto kartu tanda penduduk (KTP), surat lamaran kerja, surat keterangan sehat, transkrip nilai, serta surat pengalaman kerja.
Abil mengatakan akses data pelamar tidak dibatasi sehingga bisa dibuka oleh pelamar lain.
“Masalahnya adalah semua pelamar datanya kelihatan di Google Drive ini,” kata Abil.
Insiden ini memunculkan kekhawatiran luas terkait keamanan data pribadi di sektor publik, terutama di kementerian yang bertanggung jawab atas transformasi digital dan keamanan siber nasional.
Praktik penggunaan platform pihak ketiga, seperti Google Drive, untuk pengumpulan dokumen sensitif diduga menjadi celah utama dalam kebocoran tersebut.
Pakar keamanan siber menekankan bahwa lembaga pemerintah harus memiliki sistem internal yang terenkripsi, dengan kontrol akses ketat untuk melindungi informasi pribadi pelamar dan mencegah risiko penyalahgunaan data.
Selain potensi dampak privasi bagi pelamar, peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan soal prosedur verifikasi dan audit internal di Komdigi.
Jika tidak segera ditangani, kebocoran data bisa merusak reputasi kementerian, mengurangi kepercayaan publik terhadap proses seleksi pegawai negeri, dan menimbulkan risiko hukum terkait perlindungan data pribadi.
Sementara itu, DPR dan masyarakat meminta kementerian untuk memberikan laporan terbuka mengenai langkah-langkah korektif yang diterapkan, termasuk pembatasan akses dokumen, perbaikan sistem, dan evaluasi SOP digital yang sudah ada.
Sekjen Ismail menekankan bahwa seluruh pelamar akan diberikan kepastian terkait keamanan data mereka, dan setiap tahapan penanganan kasus ini akan dikomunikasikan secara transparan.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi lembaga pemerintah lainnya untuk meninjau kembali mekanisme digitalisasi dan penyimpanan data, memastikan standar keamanan tinggi diterapkan, serta mengurangi ketergantungan pada penyimpanan berbasis cloud publik tanpa kontrol akses yang memadai.
Ke depan, publik berharap Komdigi tidak hanya menutup celah ini, tetapi juga memperkuat regulasi internal dan membangun sistem rekrutmen digital yang aman, handal, dan sesuai dengan standar perlindungan data nasional.
Insiden kebocoran data pelamar kerja di Komdigi menegaskan betapa pentingnya penerapan keamanan digital yang serius di lembaga pemerintah, khususnya yang menangani data sensitif publik.
Meskipun kementerian telah menindaklanjuti secara internal dan melakukan review, publik tetap menuntut transparansi penuh serta langkah korektif yang jelas dan cepat.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan perlindungan data pribadi yang ketat, sistem audit internal yang rutin, dan prosedur rekrutmen yang aman serta terstandarisasi.
Komdigi diharapkan tidak hanya menutup celah yang ada, tetapi juga memperkuat regulasi internal, meningkatkan infrastruktur keamanan siber, dan memastikan kontrol akses dokumen yang ketat.
Langkah-langkah ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi, integritas lembaga, serta keamanan informasi tetap terjaga, sekaligus menjadi contoh bagi lembaga pemerintah lainnya di era digital yang terus berkembang.
